Suara Gemuruh Gunung Merapi Sleman Erupsi

Merapi Bergemuruh dan Keluarkan Asap Putih Tinggi Pagi Ini

Postingan populer dari blog ini

E-KTP Berlaku Seumur Hidup, Meski Ada Tanggal Kedaluwarsa

Gambar
E-KTP Berlaku Seumur Hidup.* SEMUA e-KTP Berlaku Seumur Hidup, Meski Ada Tanggal Kedaluwarsa. Jadi, jika masa berlaku e-KTP Anda habis, tak usah diperpanjang! Anda hanya perlu mengganti KTP, jika KTP Anda rusak, hilang, atau ada perubahan alamat, dan status. Ketetapan tentang masa berlaku e-KTP seumur hidup ini tertuang dalam  Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016  perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non-kementerian. Surat Edaran itu isinya menyatakan semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2017, tetapi berlakunya sama seumur hidup. Surat Edaran Mendagri setahun lalu tersebut menegaskan sekaligus menjawab keraguan sebagian pihak terkait masa akhir berlaku e-KTP yang tertera pada kartu. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a, KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumu...
Baca selengkapnya

PPWI: Verifikasi Media Potensial Lahirkan Hoax Baru versi Pemerintah

Gambar
LANGKAH Dewan Pers melakukan verifikasi dan pemasangan barcode terhadap media massa dinilai potensial melahirkan hoax baru versi pemerintah, selain menghambat kebebasan pers. Dewan Pers dinilai linglung dan sudah tergiring politik praktis dan kepentingan sektarian. "Saat ini Dewan Pers kebingungan dan linglung menghadapi perkembangan dunia jurnalisme di tanah air," ujar Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, Minggu (5/2/2017).  "Rakyat di seluruh tanah air, terutama kalangan jurnalis dan pewarta warga, tidak perlu resah, panik, dan reaktif. Tanggapi dengan biasa saja," imbuhnya. Menurut Wilson, kebijakan Dewan Pers itu berpotensi kontraproduktif terhadap apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Dewan Pers dan pemerintah Indonesia.  Ia menegaskan, kebijakan barkode media itu bukanlah solusi yang benar dan efektif dalam menghadapi berita bohong (hoax) . Bahkan, menurut Wilson, kebijakan tersebut justru akan menghasilkan hoax v...
Baca selengkapnya

Hoax Berkembang karena Banyak Media Mainstream Partisan

Gambar
BERITA bohong atau hoax berkembang di media sosial karena media mainstream tidak berimbang dan partisan dalam pemberitaannya. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad. Ditegaskan, media arus utama banyak yang partisan dan melakukan framing. Ia berharap, media dan insan pers dapat menangkal hoax dengan secara konsisten menghadirkan pemberitaan yang berimbang ( cover both side ) dan akurat. "Peringatan Hari Pers nasional 9 Februari harus menjadi tonggak sejarah dan langkah awal melakukan evaluasi kerja-kerja jurnalistik selama Ini. Hal Ini dalam upaya menegaskan kembali profesi jurnalis yang sangat penting untuk tumbuhnya masyarakat yang lebih berbudaya,” katanya, Kamis (9/2/2017), dikutip Koran Jakarta . Farouk menegaskan, pers dan seluruh masyarakat harus secara serius menangkal hoax. Karena berita hoax sejatinya adalah isu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan situasi tidak kondusi...
Baca selengkapnya